Banggar DPR RI di Riau, Bupati Kasmarni Paparkan Beberapa Hal Penting di Daerah

SIGAPNEWS.CO ID | PEKANBARU - Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Wakil Bupati H. Bagus Santoso hadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi Riau yang dilaksanakan di Balai Serindit  Kantor Gubernur Riau Selasa, 27 Maret 2024.

Tim Banggar DPR RI yang melakukan kunjungan diantaranya Muhiddin Muhammad Syarif sebagai Pimpinan rombongan Banggar DPR RI dan Syarif Abdullah selaku Wakil Ketua Banggar DPR RI serta 14 anggota lainnya dari lintas Komisi yang tergabung dalam Tim Banggar DPR RI

Kunker ini dalam rangka menghimpun masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN dan diskusi bersama masing-masing Kepala Daerah di Riau terkait kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh setiap Daerah, khususnya terkait dana transfer ke daerah dan dana desa dari Pemerintah Pusat.

Dalam pertemuan itu, Bupati Kasmarni melalui Wabup Bagus santoso mendiskusikan beberapa hal terkait kebijakan Dana Transfer ke Daerah bersama tim Banggar DPR RI.

"Kami di Daerah ini berharap kebijakan dana kurang bayar (KB) atau lebih bayar (LB) agar tidak disalurkan lagi dalam bentuk non tunai atau treasury deposit facility (TDF), tetapi disalurkan dalam bentuk tunai kepada pemerintah daerah. kebijakan pemerintah pusat menyalurkan dalam bentuk TDF ini akan menghambat transaksi keuangan daerah karena dananya tersimpan di rekening Bank Indonesia yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh kementerian keuangan," ungkap Kasmarni.

Bupati Kasmarni juga turut membahas masalah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) peruntukan berdasarkan PMK No.212/PMK.07/2022 dihadapan pimpinan Banggar DPR RI dan 16 Anggota lainnya.

"Kami mohon agar dikembalikan penggunaan dana alokasi umum seperti tahun sebelumnya, sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan, tidak ditentukan penggunaannya seperti sekarang ini, seperti dau untuk formasi penggajian P3K, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum," ujar Kasmarni.

Terkait penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit berdasarkan PP No. 38 Tahun 2023 tentang DBH perkebunan sawit dan PMK No. 91 Tahun 2023, Wabup Bagus mengusulkan jika penggunaannya bisa di atur dan dikelola oleh Daerah.

"Selama ini DBH hanya diperuntukkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit saja, jadi jika Daerah bisa mengatur itu, harapannya adalah semua aspek dan kebutuhan masyarakat kita bisa terpenuhi menggunakan DBH ini," ucapnya.

Tak ingin melepaskan kesempatan emas, orang nomor dua di Kabupaten Bengkalis ini pun paparkan kondisi abrasi yang sudah sangat memperihatinkan di Kabupaten Bengkalis, mengingat Bengkalis berbatasan langsung dengan Negara Jiran Malaysia.

"Menurut data yang telah terhimpun sebanyak 222 KM wilayah kami di pesisir terus dihantam ombak Selat Melaka, diantaranya 121 KM dalam keadaan kritis dan setiap tahunnya mengalami pengikisan pantai seluas 7 meter. Saat ini kami baru bisa menangani 31,6 KM dan masih tersisa 90 KM," tegas Bagus.

Mantan Anggota DPRD Provinsi Riau ini juga paparkan keberhasilan Kabupaten yang berjuluk Negeri Junjungan ini dalam penanganan Stunting.

"Alhmadulillah, Bengkalis telah berhasil menekan angka prevalensi stunting hingga menjadi urutan pertama di Provinsi Riau, ini berkat Program Bermasa dari Bupati Kami Kasmarni, 1 Milyar 1 Desa, Kelurahan dan Kecamatan. Ini menjadi kunci utama hingga kami bisa menekan angka stunting di Bengkalis.

Kemudian Muhiddin Muhammad Syarif selaku Pimpinan rombongan Banggar DPR Ri mengungkapkan pentingnya koordinasi antar Pemerintah Daerah dan Pusat, itulah mengapa ia dan rombongan mengunjungi Provinsi Riau ini.

"Semua yang telah bapak dan ibu sampaikan akan menjadi catatan bagi kami,  untuk nantinya kami sampaikan kepada Mitra kerja kami di Pusat. Semoga pertemuan ini akan menghasilkan hal baru untuk kita lebih memajukan semua Daerah yang ada di Indonesia terkhusus yang ada di Peovinsi Riau ini," pungkas Syarif.

Hadir dalam pertemuan tersebut Pj. Gubernur Riau S.F Hariyanto, Pj. Sekda Riau Indra, Forkopimda Riau, Bupati/Wali Kota se  Provinsi Riau, Plt. Kadis PMD Bengkalis Ismail, Inspektur Daerah Bengkalis diwakili Inspektur Pembantu IV Febriman Durya,  Sekretaris BPKAD Muhammad Firdaus, Kadis Kominfotik diwakili Kabid SDKI Prarezeki Indra Muda dan seluruh tamu undangan lainnya. (Inf)